Berita Indonesia -- Dana kekayaan berdaulat yang baru dibentuk pemerintah Indonesia, Danantara, telah memperoleh komitmen langganan yang cukup untuk mengeluarkan obligasi patriotik senilai Rp 50 triliun (sekitar S$ 3,87 miliar).

Menurut Bloomberg, 40 hingga 50 investor telah berjanji untuk mendanai obligasi patriotik yang dikeluarkan Dana Kekayaan Daratan Tara.  (Foto arsip AFP)

Bloomberg mengutip laporan dari orang-orang yang mengetahuinya hari Selasa bahwa 40 hingga 50 investor berjanji untuk mendanai obligasi Patriot, dan beberapa investor berjanji untuk berlangganan sebesar Rp 3 triliun.

Para investor tersebut mungkin menggunakan dana mereka sendiri untuk membayar obligasi, sementara beberapa orang mencari pinjaman dari Bank Mandiri dan Bank Nasional Indonesia untuk membeli obligasi. Tingkat bunga pinjaman semacam itu mungkin lebih dari 6%, jauh lebih tinggi dari 2% pada obligasi Patriot. Namun, negosiasi masih dalam tahap awal dan rinciannya dapat disesuaikan.

Reuters mengutip laporan dari sumber yang tahu bahwa obligasi Patriot telah terlalu banyak berlangganan. Obligasi yang dijadwalkan pada Rabu (1 Oktober) akan ditunda karena tidak ada yang berlangganan. Orang yang tahu itu berkata, "Sebaliknya, obligasi terlalu banyak berlangganan."

Sumber lain mengungkapkan bahwa Danantara masih menunggu persetujuan Otoritas Keuangan untuk menetapkan harga satu kali untuk obligasi skala besar seperti itu, sehingga menunda waktu penerbitan.

Obligasi yang dikeluarkan terbagi menjadi lima tahun dan tujuh tahun dengan suku bunga nominal hanya 2%, lebih rendah dari bunga 5% hingga 6% dari obligasi pemerintah umum. Meskipun hasilnya tidak tinggi, banyak investor berlangganan, yang menunjukkan bahwa mereka tahu pentingnya obligasi ini.

Dalam sebuah pernyataan pada bulan Agustus, Danantara mengatakan, "Pemimpin bisnis kita menukar keuntungan jangka pendek untuk warisan abadi: membangun negara kita."

Penerbitan obligasi ini merupakan ujian besar bagi Danantara. Presiden Prabowo berharap Danantara dapat memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara kembali ke target 8 persen.

Pemerintah Indonesia mendirikan dana kedaulatan Danantara awal tahun ini untuk mengelola aset sebesar $ 1 triliun dan mengatur hampir 900 perusahaan milik negara, salah satu dana kekayaan kedaulatan terbesar di dunia.

Danantara akan meluncurkan delapan proyek pembakaran limbah

Di sisi lain, CEO Danantara Roxanne mengatakan Danantara berencana meluncurkan setidaknya delapan proyek pembakaran limbah pembangkit listrik pada akhir Oktober untuk mengelola limbah dan meningkatkan produksi energi terbarukan.

Rosan memperkirakan pembakaran setiap 1.000 ton sampah akan menghasilkan sekitar 15 megawatt listrik.  "Proyek pembangkit listrik limbah ini akan dilaksanakan di 33 kota, tetapi Jakarta akan menjadi prioritas dan diperkirakan ada empat hingga lima proyek."

Berdasarkan rencana pasokan listrik Indonesia 2025-2034, pihak berwenang berencana membangun pembangkit listrik pembakaran sampah sebesar 453 megawatt dengan investasi diperkirakan sebesar US$ 2,72 miliar.

Indonesia mengumpulkan 35 juta ton limbah setiap tahunnya, 61 persen di antaranya tidak dikelola dengan baik, menyebabkan polusi udara, air dan tanah.

Berita Indonesia -- Dana kekayaan berdaulat yang baru dibentuk pemerintah Indonesia, Danantara, telah memperoleh komitmen langganan yang cukup untuk mengeluarkan obligasi patriotik senilai Rp 50 triliun (sekitar S$ 3,87 miliar).

Menurut Bloomberg, 40 hingga 50 investor telah berjanji untuk mendanai obligasi patriotik yang dikeluarkan Dana Kekayaan Daratan Tara.  (Foto arsip AFP)

Bloomberg mengutip laporan dari orang-orang yang mengetahuinya hari Selasa bahwa 40 hingga 50 investor berjanji untuk mendanai obligasi Patriot, dan beberapa investor berjanji untuk berlangganan sebesar Rp 3 triliun.

Para investor tersebut mungkin menggunakan dana mereka sendiri untuk membayar obligasi, sementara beberapa orang mencari pinjaman dari Bank Mandiri dan Bank Nasional Indonesia untuk membeli obligasi. Tingkat bunga pinjaman semacam itu mungkin lebih dari 6%, jauh lebih tinggi dari 2% pada obligasi Patriot. Namun, negosiasi masih dalam tahap awal dan rinciannya dapat disesuaikan.

Reuters mengutip laporan dari sumber yang tahu bahwa obligasi Patriot telah terlalu banyak berlangganan. Obligasi yang dijadwalkan pada Rabu (1 Oktober) akan ditunda karena tidak ada yang berlangganan. Orang yang tahu itu berkata, "Sebaliknya, obligasi terlalu banyak berlangganan."

Sumber lain mengungkapkan bahwa Danantara masih menunggu persetujuan Otoritas Keuangan untuk menetapkan harga satu kali untuk obligasi skala besar seperti itu, sehingga menunda waktu penerbitan.

Obligasi yang dikeluarkan terbagi menjadi lima tahun dan tujuh tahun dengan suku bunga nominal hanya 2%, lebih rendah dari bunga 5% hingga 6% dari obligasi pemerintah umum. Meskipun hasilnya tidak tinggi, banyak investor berlangganan, yang menunjukkan bahwa mereka tahu pentingnya obligasi ini.

Dalam sebuah pernyataan pada bulan Agustus, Danantara mengatakan, "Pemimpin bisnis kita menukar keuntungan jangka pendek untuk warisan abadi: membangun negara kita."

Penerbitan obligasi ini merupakan ujian besar bagi Danantara. Presiden Prabowo berharap Danantara dapat memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara kembali ke target 8 persen.

Pemerintah Indonesia mendirikan dana kedaulatan Danantara awal tahun ini untuk mengelola aset sebesar $ 1 triliun dan mengatur hampir 900 perusahaan milik negara, salah satu dana kekayaan kedaulatan terbesar di dunia.

Danantara akan meluncurkan delapan proyek pembakaran limbah

Di sisi lain, CEO Danantara Roxanne mengatakan Danantara berencana meluncurkan setidaknya delapan proyek pembakaran limbah pembangkit listrik pada akhir Oktober untuk mengelola limbah dan meningkatkan produksi energi terbarukan.

Rosan memperkirakan pembakaran setiap 1.000 ton sampah akan menghasilkan sekitar 15 megawatt listrik.  "Proyek pembangkit listrik limbah ini akan dilaksanakan di 33 kota, tetapi Jakarta akan menjadi prioritas dan diperkirakan ada empat hingga lima proyek."

Berdasarkan rencana pasokan listrik Indonesia 2025-2034, pihak berwenang berencana membangun pembangkit listrik pembakaran sampah sebesar 453 megawatt dengan investasi diperkirakan sebesar US$ 2,72 miliar.

Indonesia mengumpulkan 35 juta ton limbah setiap tahunnya, 61 persen di antaranya tidak dikelola dengan baik, menyebabkan polusi udara, air dan tanah.